cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 02 (2018)" : 6 Documents clear
Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi : Studi Kasus Padarincang, Banten Asep Sukmawan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.597 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2467

Abstract

The author conducted this research with a background on how government policies and criminal law regulate criminal actions that occur in the construction of national electricity facilities. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the provisions of geothermal crime contained in Chapter X articles 67 to 77 of Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal. Years or more, hence criminal offenses which have a maximum criminal threat of 2 (two) years down, are relative to the crime vonnis also under 2 (two) years, which means there is a possibility that the criminal is identical or approaching a mild podana type, both in the form of prison or confinement a substitute.Keywords: criminal acts; development AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagiamana kebijakan pemerintah dan hukum pidana dalam mengatur tindakan pidana yang terjadi dalam pembangunan sarana listrik nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tindak pidana panas bumi terdapat dalam Bab X pasal 67 sampai  77 Undang Undang  No.21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.untuk pemahaman tentang tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum 2(dua) Tahun sampai dengan 5(lima) Tahun atau lebih lamanya, karenanya tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2(dua) Tahun kebawah, adalah relative dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2(dua) Tahun,yang berarti ada kemungkinan pidananya identik atau mendekati jenis podana ringan, baik berupa penjara maupun kurungan pengganti.Kata Kunci : Tindak pidana; pembangunan
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku Ita Rohayati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2511

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing the regulation of mineral mining. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this research are gold mining management that does not pay attention to management processes so that the related environment is mined by mercury and cyanide and will also impact on humans. The government pays little attention to miners and indigenous people can result in conflict and does not pay enough attention to the government about permits to mineKeywords: Environmental pollution; Gold Mining AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis pengaturan mengenai pertambangan mineral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini pengelolaan pertambangan emas yang tidak memperhatikan proses- proses pengelolaannya sehingga lingkungan terkait ditambang oleh merkuri dan sianida dan akan berdampak pula kepada manusia. Pemerintah kurang memperhatikan penambang dan masyarakat adat dapat berakibat pada konflik serta kurang memperhatikan pemerintah tentang izin untuk melakukan penambanganKata Kunci : Pencemaran lingkungan; Penambangan Emas
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Bencana Kekeringan di Indramayu Indah Maulani Putri
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.584 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2488

Abstract

The author conducted this research with a background on how government policies in handling drought disasters in Indramayu Regency. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the local government will continue to oversee irrigation water supply and planning for the next growing season more preparation for planting more mature. Evaluation of irrigation facilities and the planting process should start all the water channels checked first. If you find a damaged channel it must be repaired.Keywords: Drought disaster; PolicyAbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagiamana kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan di kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah akan terus mengawal pasokan air irigasi dan perencanaan untuk musim tanam ke depan persiapan tanam lebih dimatangkan lagi. Evaluasi terhadap sarana irigasi dan proses tanam dimulai sebaiknya semua saluran air dicek dahulu. Jika menemukan saluran rusak maka harus diperbaiki.Kata Kunci : Bencana kekeringan; kebijakan
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia Safira Audina
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2502

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing criminal law enforcement against the perpetrators of illegal logging in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Criminal Law Enforcement illegal logging for environmental sustainability has not been resolved properly. The fact is that the government seems as if it is actively combating illegal logging, while the court is actually actively releasing it. Mediating factors, namely the existing regulations and policies, cannot solve the problem, especially the environmental crimes, and the development of technology is followed by the development of quality and quantity, crime which is increasingly sophisticated and often has international, regional and national impacts.Keywords: Illegal Logging; Disaster; Law enforcement AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penegakan Hukum Pidana illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-seolah giat memberantas illegal logging, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengahui yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahanksususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitasdan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampakinternasional ,regional dan nasional.Kata Kunci : Ilegal Logging; Bencana; Penegakan Hukum
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan Iyan Nasriyan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.262 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2456

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing illegal mining law enforcement in South Sumatra. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Illegal oil mining is one of the problems in the oil and gas sub sector which is currently still a challenge for the government. In Law Number 22 of 2009 concerning Oil and Gas has been regulated, activities that do not have licenses in upstream and downstream oil and gas business activities as stipulated in the laws and regulations are categorized as criminal acts.Keywords: Illegal Mining; Gas and Earth; ViolationAbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis penegakan hukum penambangan illegal di Sumatra Selatan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.Kata Kunci : Penambangan Ilegal; Gas dan Bumi; Pelanggaran
Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia : Studi Pencemaran Tanah di Brebes Nurul Isna Ramadhan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2468

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing the regulation of soil pollution. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study The decline in soil quality can be seen from several indicators, namely the degree of water straightening or the ability to absorb water that is still low, and the pH or soil acid levels are quite low below 7.0. Soil conditions with a pH below 7.0 can be said to be mild to moderate damage. Severe damage if the PH shows a number below 4.0. The measurement results in the onion field in Brebes range from four to five, which means damage to mild to moderate category.Keywords: Environmental pollution; Soil; Water AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis pengaturan mengenai pencemaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penurunan kualitas tanah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu derajat pelurusan air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar PH atau asam tanah cukup rendah di bawah 7,0. Kondisi tanah dengan PH dibawah 7,0 bisa dikatakan rusak ringan hingga sedang. Kerusakan parah jika PH menunjukan angka dibawah 4,0. Hasil pengukuran di lahan bawang merah di Brebes kisaran empat hingga lima yang artinya kerusakan kategori ringan hingga sedang.Kata Kunci : Pencemaran lingkungan; Tanah; Air

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 02 (2023) Vol 14, No 01 (2023) Vol 13, No 02 (2022) Vol 13, No 01 (2022) Vol 12, No 02 (2021) Vol 12, No 01 (2021) Vol 11, No 02 (2020) Vol 11, No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10, No 01 (2019) Vol 9, No 02 (2018) Vol 9, No 01 (2018) More Issue